DPR dalam Pusaran Sorotan Publik
Menjelang aksi unjuk rasa besar pada 28 Agustus 2025, Gedung DPR RI mendadak menjadi trending di berbagai platform media sosial. Ribuan cuitan dan unggahan netizen membanjiri jagat maya dengan kritik keras terhadap wakil rakyat. Warga murka bukan hanya karena isu buruh dan ketenagakerjaan, melainkan juga karena akumulasi berbagai kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Isu yang Memicu Kemarahan Publik
Ada sejumlah faktor yang membuat DPR menjadi sorotan tajam:
- Tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dianggap berlebihan di tengah kondisi ekonomi sulit.
- Pengesahan aturan pesangon baru yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja.
- Rencana kenaikan PPN 12% yang akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
- Kurangnya transparansi legislasi dalam pembahasan undang-undang strategis.
- Minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.
Gabungan isu tersebut memperkuat persepsi publik bahwa DPR semakin jauh dari aspirasi rakyat.
Media Sosial sebagai “Panggung Protes”
Tagar seperti #DPRDikepungRakyat dan #WakilRakyatAtauWakilPengusaha menjadi trending di Twitter (X). Netizen ramai-ramai membagikan meme, sindiran, hingga kritik pedas terhadap para anggota dewan. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan sebelum turun ke jalan.
Sejumlah influencer dan aktivis digital turut meramaikan diskursus, membuat isu DPR kian meluas dan tidak bisa diabaikan.
Respon DPR yang Dinilai Normatif
Beberapa anggota DPR mencoba meredam situasi dengan pernyataan bahwa “semua kebijakan dibuat demi keseimbangan ekonomi nasional.” Namun, banyak pihak menilai jawaban tersebut terlalu normatif dan tidak menyentuh inti permasalahan.
Ketua DPR bahkan sempat menyebut bahwa demo adalah hak masyarakat, tetapi menegaskan agar aksi tetap tertib. Pernyataan ini justru dianggap publik sebagai upaya menghindar dari tanggung jawab.
Dampak Politik dan Kepercayaan Publik
Maraknya kritik publik ini semakin memperburuk citra DPR yang selama ini sudah tergerus isu korupsi, absensi sidang, dan gaya hidup mewah sebagian anggotanya. Survei terbaru beberapa lembaga bahkan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR berada di titik terendah dalam 10 tahun terakhir.
Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas politik, terutama menjelang agenda penting nasional seperti pembahasan APBN 2026 dan persiapan pemilu mendatang.
Suara Rakyat yang Menggema
Banyak warga berkomentar bahwa DPR harus kembali ke akar, yakni menjadi “rumah rakyat” bukan “rumah elit.” Mereka menuntut keterbukaan, transparansi, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Gelombang suara ini jika terus diabaikan bisa memicu krisis legitimasi yang lebih serius terhadap lembaga legislatif.
📌 Kesimpulan:
Gedung DPR RI menjadi trending jelang demo karena simbol ketidakpuasan rakyat terhadap wakilnya. Murka warga dipicu oleh kebijakan yang dianggap tidak adil, fasilitas mewah anggota DPR, hingga kurangnya keterlibatan publik. Kini, tantangan terbesar bagi DPR adalah bagaimana memulihkan kepercayaan rakyat sebelum gejolak semakin meluas.