Jakarta, 22 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. KPK menyatakan penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan terhadap Silmy telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan yang berlangsung pada Selasa, 22 September 2026. KPK juga menyatakan penetapan Silmy sebagai tersangka telah didasarkan pada lebih dari dua alat bukti yang dinilai sah. Sementara pihak Silmy mempersoalkan keabsahan sejumlah tindakan penyidikan tersebut dan meminta hakim membatalkannya.
Dalam persidangan, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Litigasi Biro Hukum KPK Natalia Kristianto membacakan jawaban lembaga antirasuah sebagai pihak termohon. KPK meminta hakim menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/27/DIK.00/01/06/2026 tertanggal 3 Juni 2026 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. KPK juga meminta penetapan Silmy sebagai tersangka berdasarkan keputusan pimpinan tertanggal 3 Juni dinyatakan sah. Hal serupa disampaikan terhadap surat pemberitahuan penetapan tersangka yang diterbitkan dalam perkara tersebut. KPK menilai seluruh proses itu telah memenuhi ketentuan yang diperlukan dalam penyidikan.
KPK turut mempertahankan keabsahan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dipersoalkan pihak Silmy. Sebelumnya, lembaga antirasuah menyatakan penyidik bekerja dengan memperhatikan aspek formil maupun materiil ketika melakukan tindakan paksa. Setiap tindakan, menurut KPK, mempunyai dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. KPK juga menyatakan siap menjelaskan dasar tindakan penyidik secara terbuka dalam persidangan praperadilan. Namun, keabsahan tindakan tersebut pada akhirnya menjadi materi yang sedang diuji oleh hakim. Dengan demikian, pernyataan bahwa tindakan penyidik sah pada tahap ini merupakan posisi hukum KPK dalam menghadapi permohonan Silmy.
Silmy mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2026. Melalui kuasa hukumnya, ia menggugat 15 surat yang diterbitkan KPK berkaitan dengan proses hukum terhadap dirinya. Dokumen yang dipersoalkan antara lain surat perintah penyidikan, keputusan penetapan tersangka, surat pemberitahuan penetapan tersangka, surat perintah dan pemberitahuan penahanan, hingga berita acara penahanan. Gugatan juga mencakup berita acara penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan penyidik pada Juni 2026. Pihak Silmy meminta tindakan-tindakan tersebut dinyatakan tidak sah, tidak berdasarkan hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kuasa hukum Silmy juga meminta hakim memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap kliennya apabila permohonan tersebut dikabulkan. Selain itu, pihak Silmy meminta agar ia dikeluarkan dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan dan barang yang telah disita dikembalikan. Dalam sidang lanjutan, tim hukum Silmy menolak jawaban yang disampaikan KPK dan tetap mempertahankan permohonan praperadilan. Sebaliknya, tim hukum KPK tetap berpegang pada jawaban yang telah disampaikan kepada hakim. Perbedaan argumentasi tersebut menjadi bagian yang akan dinilai dalam pemeriksaan praperadilan. Hakim akan menentukan apakah tindakan penyidikan yang dipersoalkan memenuhi persyaratan hukum.
Perkara yang menjerat Silmy berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada Juni 2026, termasuk Silmy yang pernah menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023–2024. KPK menduga praktik pemerasan berlangsung dalam periode 2022 hingga 2026 dan menghasilkan sekitar Rp145,5 miliar. Dugaan tersebut masih berada dalam proses penyidikan dan belum merupakan kesimpulan mengenai kesalahan pidana masing-masing tersangka. Penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus melalui proses hukum hingga putusan pengadilan.
Selain Silmy, KPK menetapkan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Imigrasi sebagai tersangka. Mereka antara lain Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah. Penyidik menduga terdapat mekanisme pengumpulan uang dalam pengurusan izin tinggal WNA yang berlangsung secara berjenjang. KPK masih mendalami aliran uang dan pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari praktik tersebut. Pemeriksaan saksi serta penelusuran aset juga dilakukan sebagai bagian dari penyidikan. Seluruh tersangka tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan dan dianggap belum bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dalam pengembangan perkara, KPK sebelumnya menyatakan telah menyita aset dengan nilai sekitar Rp150 miliar. Aset tersebut terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan bangunan. Penyidik juga menelusuri asal-usul sejumlah aset karena sebagian tercatat atas nama pihak lain. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui hubungan aset dengan dugaan tindak pidana yang sedang disidik. Penyitaan inilah yang menjadi salah satu tindakan KPK yang dipersoalkan Silmy melalui praperadilan. Pihak Silmy meminta barang yang telah disita dikembalikan apabila hakim menyatakan tindakan penyitaan tersebut tidak sah.
KPK dalam jawabannya juga menilai permohonan praperadilan Silmy memiliki persoalan formil. Tim hukum KPK menyebut permohonan tersebut prematur, salah pihak atau error in persona, serta tidak jelas atau obscuur libel. Atas dasar argumentasi itu, KPK meminta hakim menerima eksepsi termohon dan menolak permohonan Silmy, atau setidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pihak Silmy menolak argumentasi tersebut dan tetap berpegang pada permohonan yang telah diajukan. Perdebatan hukum ini menjadi inti pemeriksaan karena praperadilan berfungsi menguji aspek tertentu dari tindakan penegakan hukum. Putusan hakim nantinya akan menentukan status hukum terhadap tindakan KPK yang menjadi objek permohonan.
Sidang praperadilan Silmy Karim kini menjadi tahapan penting sebelum perkara pokok bergerak lebih jauh. KPK mempertahankan posisi bahwa penetapan tersangka hingga penyitaan dilakukan berdasarkan hukum, sedangkan Silmy melalui tim kuasa hukumnya meminta sejumlah tindakan tersebut dibatalkan. Hakim tunggal akan menilai bukti dan argumentasi dari kedua pihak sebelum menjatuhkan putusan. Hasil praperadilan akan menentukan sah atau tidaknya tindakan yang secara khusus dimohonkan untuk diuji, bukan memutus terbukti atau tidaknya dakwaan korupsi dalam perkara pokok. Proses penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA sendiri tetap menjadi perkara terpisah yang nantinya harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan pidana. Hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, Silmy dan tersangka lainnya tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.