Jakarta, 23 September 2026 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan siap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan lembaganya telah menyiapkan materi yang dibutuhkan untuk persidangan. Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Rabu malam pukul 19.00 WIB. Agenda persidangan mencakup jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan Bawaslu, serta pihak terkait.
Kesiapan tersebut disampaikan setelah MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin, 21 September 2026. Dalam persidangan itu, hakim konstitusi meminta Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pengawasan terhadap keterpenuhan persyaratan calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja hadir bersama Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dan Totok Hariyono. Bawaslu akan menjelaskan langkah pengawasan yang dilakukan pada tahapan pencalonan ketika itu. Keterangan tersebut menjadi salah satu materi yang akan diperiksa majelis hakim dalam sidang lanjutan.
Perkara ini diajukan oleh sejumlah pemohon, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Para pemohon mempersoalkan keterpenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mengikuti pencalonan sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024. Mereka mengajukan sejumlah dalil mengenai dokumen pendidikan dan ketentuan yang digunakan dalam proses pencalonan. Dalil-dalil tersebut merupakan klaim para pemohon yang masih diperiksa oleh Mahkamah dan belum merupakan kesimpulan hukum MK. Perkara diajukan pada September 2026, lebih dari dua tahun setelah tahapan PHPU Pilpres 2024 sebelumnya selesai.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta KPU menyerahkan bukti dan risalah resmi pembahasan regulasi tersebut, khususnya mengenai ketentuan pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang menempuh pendidikan di sekolah asing di luar negeri. MK ingin mengetahui latar belakang serta dinamika pembentukan ketentuan tersebut. KPU juga diminta menjelaskan pembahasan yang pernah dilakukan bersama Komisi II DPR. Dokumen tersebut akan digunakan majelis untuk mendalami dalil yang diajukan para pemohon.
Sementara kepada Bawaslu, MK meminta penjelasan mengenai pengawasan yang dilakukan ketika persyaratan calon diperiksa pada tahapan Pemilu 2024. Saldi meminta lembaga pengawas pemilu menerangkan langkah yang telah dilakukan berkaitan dengan keterpenuhan persyaratan tersebut. Permintaan itu membuat posisi Bawaslu dalam persidangan penting untuk memberikan gambaran mengenai proses pengawasan pada saat pencalonan berlangsung. Rahmat Bagja memastikan keterangan telah disiapkan menjelang persidangan Rabu malam. Materi tersebut nantinya akan disampaikan sesuai tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.
KPU sebagai termohon juga menyatakan siap memberikan jawaban dalam persidangan. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan menyiapkan penjelasan mengenai dasar pencalonan Gibran pada Pemilu 2024. Catatan serta permintaan dokumen yang disampaikan majelis dalam sidang pendahuluan akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari pembuktian. KPU menghadapi situasi yang tidak biasa karena permohonan PHPU tersebut diajukan setelah tahapan sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya telah selesai. Putusan terhadap PHPU Pilpres 2024 yang diajukan seusai pemilu ketika itu telah dibacakan pada 22 April 2024.
Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu sebagai syarat yang wajib dipenuhi secara sah ketika pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Mereka juga meminta Mahkamah menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 cacat hukum dan meminta sejumlah konsekuensi hukum terhadap statusnya. Permintaan tersebut merupakan petitum pemohon dan belum diputus oleh MK. Para pemohon sendiri mengakui permohonan diajukan melampaui tenggang waktu normal pengajuan PHPU Presiden. Persoalan mengenai dapat atau tidaknya permohonan tersebut diterima menjadi bagian dari isu hukum yang akan ditangani Mahkamah.
Sidang pada Rabu malam karena itu tidak hanya berkaitan dengan substansi dokumen pendidikan yang dipersoalkan pemohon. Majelis juga perlu memeriksa aspek prosedural, kewenangan, tenggang waktu pengajuan, serta dasar hukum dari permohonan tersebut. Jawaban KPU dan keterangan Bawaslu akan menjadi bagian dari bahan yang digunakan hakim untuk menilai perkara. Para pihak juga dapat menyampaikan dokumen dan bukti yang relevan sesuai arahan majelis. Seluruh dalil kemudian akan diuji melalui proses persidangan sebelum Mahkamah mengambil keputusan.
Bagi Bawaslu, pemberian keterangan dalam perkara PHPU merupakan bagian dari fungsi kelembagaan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dalam sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung setelah pemungutan suara dua tahun lalu, Bawaslu juga pernah memberikan keterangan mengenai kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Namun perkara yang diperiksa pada 2026 memiliki fokus berbeda karena secara khusus mempersoalkan persyaratan pencalonan wakil presiden. Oleh sebab itu, MK meminta keterangan yang lebih terarah mengenai pengawasan terhadap keterpenuhan syarat tersebut. Penjelasan Bawaslu diharapkan membantu majelis memperoleh gambaran mengenai proses yang berlangsung pada tahapan pencalonan 2024.
Sidang lanjutan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB pada 23 September 2026. Fokus persidangan adalah mendengarkan jawaban KPU sebagai termohon, keterangan Bawaslu, serta pihak terkait sebelum perkara memasuki tahapan berikutnya. Bawaslu memastikan telah mempersiapkan keterangan yang diminta majelis mengenai pengawasan persyaratan calon wakil presiden. Sementara itu, seluruh tudingan mengenai ketidakabsahan persyaratan pencalonan tetap berstatus dalil pemohon sampai Mahkamah melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan. Hasil persidangan berikutnya akan menentukan bagaimana MK melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan lebih dari dua tahun setelah Pilpres 2024.