Jakarta, 9 September 2026 – Partai Demokrat menepis penilaian PDI Perjuangan yang mengaitkan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan dugaan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Demokrat menegaskan pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu tidak dimaksudkan sebagai kritik terselubung terhadap Presiden maupun sebagai tanda renggangnya hubungan di dalam koalisi pemerintahan. Pernyataan tersebut disebut sebagai bagian dari refleksi perjalanan Demokrat selama 25 tahun sekaligus penegasan mengenai pentingnya menjaga demokrasi. Demokrat juga mengingatkan bahwa dalam pidato yang sama AHY secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat akan terus didukung dan dikawal, sementara program yang masih memiliki kekurangan akan dibantu untuk diperbaiki. Karena itu, Demokrat menilai kurang tepat apabila potongan pernyataan mengenai kekuasaan dipisahkan dari keseluruhan isi pidato AHY.
Perdebatan bermula setelah AHY menyampaikan pidato politik dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 September 2026. Dalam pidatonya, AHY mengulas perjalanan partainya yang pernah memimpin pemerintahan selama dua periode, kemudian berada di luar pemerintahan, sebelum kembali menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Pengalaman menang dan kalah dalam politik tersebut disebut AHY sebagai pelajaran mengenai pentingnya mempertahankan nilai demokrasi dalam kondisi apa pun. Ia menekankan bahwa pemilu merupakan milik rakyat sehingga hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih harus tetap dihormati. AHY kemudian mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya. Kekuasaan menurutnya merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu, sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat tidak pernah berakhir meskipun jabatan berganti.
Pernyataan itulah yang kemudian mendapatkan beragam tafsir dari sejumlah tokoh politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menilai pernyataan mengenai kekuasaan sebenarnya dapat dipahami sebagai pesan normatif yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, karena disampaikan dalam sebuah pidato politik, ia menilai pernyataan tersebut memungkinkan adanya konteks dan tujuan politik tertentu. Deddy menyebut pesan AHY dapat saja ditafsirkan ditujukan kepada partai koalisi, institusi, maupun lembaga tertentu di dalam pemerintahan. Dari sudut pandang tersebut, ia kemudian memunculkan kemungkinan bahwa terdapat ketidakpuasan yang dirasakan AHY terhadap situasi internal pemerintahan. Meski demikian, Deddy juga menyatakan tidak ingin menebak secara pasti apa yang sebenarnya dirasakan AHY dan menyerahkan penilaiannya pada dinamika komunikasi antara Ketua Umum Demokrat tersebut dengan Presiden Prabowo.
Demokrat menilai tafsir mengenai adanya ketidakpuasan tersebut terlalu jauh apabila dibandingkan dengan substansi keseluruhan pidato AHY. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam menjelaskan pidato tersebut merupakan refleksi atas perjalanan seperempat abad Demokrat sekaligus penegasan arah perjuangan partai. Menurutnya, terdapat tiga agenda besar yang menjadi perhatian Demokrat, yakni memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Ia juga membantah anggapan bahwa pidato tersebut merupakan langkah awal AHY untuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Presiden 2029. Demokrat menilai pembicaraan mengenai kontestasi politik mendatang telah keluar dari konteks utama pesan yang disampaikan AHY. Fokus partai saat ini disebut tetap berada pada kontribusi terhadap pemerintahan dan upaya memastikan kebijakan negara memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dukungan terhadap Presiden Prabowo juga disampaikan AHY secara langsung dalam pidatonya. Ia menegaskan Demokrat merupakan bagian dari pemerintahan sehingga kebijakan yang benar-benar baik bagi masyarakat harus didukung dan dikawal oleh seluruh kader. Namun, AHY juga meminta kader tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Kebijakan yang belum sempurna menurutnya harus dibantu untuk diperbaiki, bukan sekadar dipuji karena Demokrat berada di dalam koalisi pemerintahan. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk tanggung jawab partai kepada masyarakat sekaligus kontribusi dalam membantu pemerintah mencapai target pembangunan. AHY menekankan bahwa tujuan yang diperjuangkan bukan semata keberhasilan satu partai politik, melainkan keberhasilan Indonesia secara keseluruhan.
Sejumlah program pemerintahan Prabowo bahkan mendapatkan dukungan khusus dalam pidato AHY. Demokrat menyoroti program pendidikan seperti Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren yang dinilai dapat membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan berkualitas. AHY juga mendukung langkah pemerintah mencegah penyimpangan dan korupsi dalam penggunaan keuangan negara. Menurut Demokrat, proyek strategis nasional harus memiliki tata kelola yang baik agar anggaran tidak menjadi sumber kebocoran baru. Pengawasan terhadap program pemerintah karena itu tidak seharusnya langsung diterjemahkan sebagai sikap berseberangan dengan Presiden. Demokrat justru memandang pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas pemerintahan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Posisi AHY sendiri membuat dinamika tersebut mendapatkan perhatian lebih besar karena selain menjadi Ketua Umum Demokrat, ia juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dengan posisi tersebut, AHY terlibat langsung dalam pelaksanaan berbagai agenda strategis pemerintahan Prabowo. Demokrat menilai kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dugaan adanya ketidakpuasan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu bagian pidato politik. Hubungan partai dengan pemerintahan harus dilihat melalui pelaksanaan program, komunikasi politik, serta keputusan resmi yang diambil dalam koalisi. Hingga saat ini Demokrat tetap menempatkan dirinya sebagai bagian dari pemerintahan dan belum menunjukkan sikap politik untuk keluar dari koalisi. Partai tersebut juga terus menegaskan komitmennya membantu Presiden menyelesaikan agenda pembangunan selama periode pemerintahan berjalan.
Selain PDIP, pernyataan AHY mengenai kekuasaan juga mendapatkan respons dari sejumlah partai politik lain. Ada pihak yang menilai pidato tersebut dapat dibaca sebagai gestur awal menuju dinamika Pemilu 2029, sementara pihak lainnya menganggap pernyataan itu sebatas pesan demokrasi yang lazim disampaikan seorang ketua umum partai. Demokrat sendiri memilih membantah tafsir yang menghubungkannya dengan pencalonan presiden maupun perubahan arah koalisi. Menurut partai tersebut, pembicaraan mengenai 2029 terlalu dini apabila dibandingkan dengan pekerjaan pemerintahan yang masih harus diselesaikan. Kader diminta tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak dalam spekulasi politik jangka panjang. Sikap tersebut juga menjadi bagian dari pesan AHY agar Demokrat tetap memiliki identitas politik tanpa mengurangi komitmennya terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Pernyataan mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu juga dijelaskan Demokrat sebagai bagian dari pengalaman historis partai. Demokrat pernah menjadi kekuatan utama pemerintahan ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Presiden selama dua periode pada 2004 hingga 2014. Setelah itu, partai tersebut menjalani periode panjang sebagai kekuatan di luar pemerintahan sebelum akhirnya kembali bergabung dalam pemerintahan. AHY menggunakan perjalanan tersebut untuk menggambarkan bahwa posisi politik dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga partai tidak boleh menggantungkan perjuangannya hanya pada jabatan. Dalam konteks itulah pesan mengenai pergantian kekuasaan disampaikan kepada kader. Demokrat menilai demokrasi harus tetap dihormati ketika sebuah partai berada di pemerintahan maupun ketika berada di luar kekuasaan.
Demokrat pada akhirnya menegaskan tidak terdapat perubahan sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah pidato AHY menjadi perbincangan politik. Partai tersebut tetap mendukung agenda pemerintahan sekaligus mempertahankan ruang untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang dianggap masih membutuhkan perbaikan. Bagi Demokrat, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kritis partai dalam membaca kondisi masyarakat. Sebaliknya, kritik dan pengawasan yang konstruktif dinilai diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Perbedaan tafsir antara Demokrat dan PDIP mengenai pidato AHY menunjukkan dinamika politik menuju tahun-tahun berikutnya mulai mendapatkan perhatian meskipun Pemilu 2029 masih cukup jauh. Untuk saat ini, Demokrat menegaskan prioritas AHY tetap berada pada tugas pemerintahan dan komitmen membantu Prabowo mencapai keberhasilan pembangunan nasional.