Jakarta, 7 Mei 2026 – Menteri Dalam Negeri mengingatkan masyarakat agar tidak menyamaratakan seluruh kepala daerah sebagai pihak yang bermasalah hanya karena adanya sejumlah kasus yang mencuat ke publik. Ia menilai masih banyak pemimpin daerah yang bekerja serius membangun wilayah dan melayani masyarakat dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kasus hukum maupun polemik pemerintahan daerah yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut Mendagri, penilaian terhadap kepala daerah harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta, bukan semata opini umum.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki ratusan kepala daerah dengan kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Karena itu, tidak adil apabila seluruh pemimpin daerah dianggap memiliki kualitas buruk hanya akibat tindakan segelintir oknum yang melanggar aturan.
Mendagri menekankan bahwa masih banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang berhasil menghadirkan inovasi pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Kinerja positif tersebut dinilai perlu mendapatkan apresiasi agar semangat reformasi birokrasi tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah pusat juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah guna memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan. Penguatan sistem pengawasan disebut menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan transparansi di tingkat daerah.
Menurutnya, kritik dari masyarakat tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun harus disampaikan secara proporsional. Ia berharap publik tidak mudah terpengaruh narasi yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap seluruh institusi pemerintahan daerah.
Mendagri juga mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan program pembangunan nasional. Karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu dijaga agar berbagai program dapat berjalan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengajak seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat, menurutnya, hanya bisa dibangun melalui kerja nyata, transparansi, dan kedisiplinan dalam menjalankan amanah jabatan.
Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat persoalan secara lebih seimbang dengan tetap mendukung pemimpin daerah yang bekerja baik, sembari tetap mengawal proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.